Jenis :    Tahun :
No.Nomor dan TahunTentang
1Peraturan Presiden 101 Tahun 2006PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN TENTANG BANTUAN ADMINISTRATIF TIMBAL BALIK DI BIDANG KEPABEANAN
2Peraturan Presiden 1 Tahun 2007PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3Peraturan Presiden 73 Tahun 2011PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
4Peraturan Presiden 8 Tahun 2011RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI
5Peraturan Presiden 87 Tahun 2011RENCANA TATA RUANG KAWASAN BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
6Peraturan Presiden 1 Tahun 2012PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SEVENTH PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
7Peraturan Presiden 10 Tahun 2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
8Peraturan Presiden 11 Tahun 2012PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESG MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
9Peraturan Presiden 12 Tahun 2012PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
10Peraturan Presiden 13 Tahun 2012RENCANA TATA RUANG PULAU SUMATERA
11Peraturan Presiden 14 Tahun 2012HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE INOVASI NASIONAL
12Peraturan Presiden 15 Tahun 2012HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU
13Peraturan Presiden 16 Tahun 2012RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
14Peraturan Presiden 17 Tahun 2012UTUSAN KHUSUS PRESIDEN, STAF KHUSUS PRESIDEN, DAN STAF KHUSUS WAKIL PRESIDEN
15Peraturan Presiden 18 Tahun 2012PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE INDEPENDENT STATE OF PAPUA NEW GUINEA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESEPECT TO TAXES ON INCOME
16Peraturan Presiden 19 Tahun 2012PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN