Rabu, 3 Mei 2017 12:00

DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENDAGRI GELAR RAPAT PENGELOLAAN BAHAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI PRODUK HUKUM

Jakarta__Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Pengelolaan Bahan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Bidang Bina Administrasi kewilayahan yang berlangsung pada tanggal 26 s.d. 28 April 2017 bertempat di Hotel Ibis Mangga Dua, Jakarta.

 


Rapat ini bertujuan untuk mewujudkan koordinasi pengelolaan bahan dokumentasi dan informasi produk hukum, sehingga diharapkan dapat terciptanya kesamaan pandangan dan pemahaman dalam memberikan pelayanan pengelolaan produk hukum Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan beserta cakupannya dalam mendukung terwujudnya pendayagunaan pengelolaan  bahan dokumentasi dan informasi produk hukum di lingkungan Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahan.

 


Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Drs. Hj. Endang Try Setyasih, MM, dengan mengusung tema "Meningkatkan koordinasi dengan daerah dalam rangka pengelolaan bahan dokumentasi dan informasi produk hukum Bidang Bina Administrasi Kewilayahan".

 


Dalam sambutannya, Endang mengatakan bahwasanya berdasarkan keputusan Kemendagri Nomor 188.42-10140 Tahun 2016 tentang Program Legislasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, ditetapkan 201 rancangan produk hukum yang meliputi 10 rancangan Peraturan Pemerintah, 1 rancangan Peraturan Presiden dan 80 rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 


‘’Sementara itu, proses penyelesaian RPP PDA Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Tahun 2017 meliputi; 5 RPP SDH memasuki tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, antara lain; RPP kewenangan daerah di kawasan khusus, RPP dekonsentrasi dan tugas pembantu, RPP kerjasama daerah dan RPP Satpol PP. sedangkan 2 RPP masih dalam proses finalisasi PAK antara lain; RPP Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan RPP Perkotaan’’, jelasnya.

 


Kegiatan ini diikuti para peserta yang merupakan utusan dari Instansi Pusat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, BIro Hukum Kementerian Dalam Negeri, PUSPEN Kementerian Dalam Negeri, BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Arsip Nasional Republik Indonesia, serta para pejabat Provinsi, Kabupaten/Kota dari unsur Biro Hukum. Mewakili Pemkab Belitung, diikuti oleh Rohana, S.AP selaku Kasubbag Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung. ***dk
 

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Belitung



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code