Rabu, 2 Agustus 2017 15:40

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG SELENGGARAKAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU DI KECAMATAN TANJUNGPANDAN

Tanjungpandan, 2/8- Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, pada hari ini Rabu, 2 Agustus 2017 mengadakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu bertempat di ruang pertemuan Kecamatan Tanjungpandan dengan mengundang  unsur Forkopimcam, kepala Desa beserta perangkatnya, Tokoh Adat/ Tokoh Masyarakat, BPD/LPM, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, PNS, Kadarkum pada Desa Binaan serta masyarakat Umum.

 

Acara diawali dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang juga Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung, Imam Fadlli, SH. Dalam sambutannya Imam Fadlli menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu adalah untuk membentuk budaya masyarakat dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum sehingga nantinya dapat terwujud tatanan masyarakat yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia lainnya. Imam Fadlli juga berpesan agar masyarakat yang hadir pada acara tersebut agar juga dapat mensosialisaikan kembali kepada rekan/tetangga di sekitar sehingga dapat mendukung program pemerintah  dalam mewujudkan masyarakat yang taat dan patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Adapun nara sumber yang memberikan materi adalah Rino Ardian Wigunadi, S.H., salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan materi ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’, Roni Fahmi. S.Ag, M.A., hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan materi ‘Dispensasi Nikah dan Problem Pekawinan Di Bawah Umur’,  Ahmad Arif Amir, SH., Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belitung dengan materi ‘Peran Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama’, dan Brigadir    Lartha Angela, Kanit PPA Reskrim Polres Belitung dengan materi ’Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’. Acara diakhiri dengan tanya jawab para peserta dengan nara sumber terkait permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di masyarakat Tanjungpandan dengan materi yang disampaikan.

 

Diharapkan dengan adanya kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu ini masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga dengan cepatnya perkembangan sosial politik ekonomi dan teknologi saat ini sangat penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar memahami aturan hukum yang berlaku. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code