Kamis, 3 Agustus 2017 17:00

PENYULUHAN HUKUM TERPADU TAHUN 2017 PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG DI KECAMATAN SELAT NASIK

Selat Nasik, 3/8- Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, pada hari ini Kamis, 3 Agustus 2017 mengadakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu bertempat di ruang pertemuan Kecamatan Selat Nasik dengan mengundang  unsur Forkopimcam, kepala Desa beserta perangkatnya, Tokoh Adat/ Tokoh Masyarakat, BPD/LPM, Lembaga Kemasyarakatan Desa, PNS, Kadarkum pada Desa Binaan serta masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan yang ke-2 (dua) setelah Kecamatan Tanjungpandan dari 5 (lima) Kecamatan se- Kabupaten Belitung yang direncanakan di Tahun 2017 ini.

 

Acara diawali dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang juga Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung, Imam Fadlli, SH. Dalam sambutannya Imam Fadlli menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat  menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu adalah untuk membentuk budaya masyarakat dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum sehingga nantinya dapat terwujud tatanan masyarakat yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia lainnya. Selain itu dalam kesempatan tersebut dalam rangka menyambut HUT RI Ke-72 dengan slogan ‘Kerja Bersama’ yang memiliki arti pendekatan yang bersifat merangkul dan memperlihatkan asas kebersamaan serta gotong royong dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. Imam Fadlli juga berpesan agar masyarakat yang hadir pada acara tersebut agar juga dapat mensosialisaikan kembali kepada rekan/tetangga di sekitar sehingga dapat mendukung program pemerintah  dalam mewujudkan masyarakat yang taat dan patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Adapun nara sumber yang memberikan materi adalah Rino Ardian Wigunadi, S.H., salah satu hakim dari Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan materi ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika’, Roni Fahmi. S.Ag, M.A., hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan dengan materi ‘Dispensasi Nikah dan Problem Pekawinan Di Bawah Umur’,  Ahmad Arif Amir, SH., Kasi Intel Kejaksaan Negeri Belitung dengan materi ‘Peran Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama’, dan Brigadir Lartha Angela, Kanit PPA Reskrim Polres Belitung dengan materi ’Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga’. Acara diakhiri dengan tanya jawab para peserta dengan nara sumber untuk memperdalam materi-materi yang telah disampaikan.

 

Diharapkan dengan adanya kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu ini Masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan juga dengan cepatnya perkembangan sosial politik ekonomi dan teknologi saat ini sangat penting untuk membangun kesadaran hukum masyarakat agar memahami aturan hukum yang berlaku. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code