Senin, 28 Agustus 2017 17:30

KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG GELAR SOSIALISASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BELITUNG

Tanjungpandan, 28/8- Bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Belitung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, Kejaksaan Negeri Belitung bekerja sama dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung menggelar Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Sebagai Pendukung Pembangunan di Kabupaten Belitung. Acara ini dihadiri Bupati Belitung, Wakil Bupati Belitung, perwakilan DPRD Kabupaten Belitung, para pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, pimpinan OPD, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Belitung. Mengambil tema “Kenali Hukum Untuk Menghindari Hukuman” acara ini juga sekaligus perkenalan diri Kepala Kejaksaan Negeri Belitung yang baru, Sekti Anggraini, SH, MH yang menggantikan Kajari yang lama, Nova Elidah Saragih, SH, MH yang dipindahtugaskan ke Kejaksaan Negeri  Banyumas Jawa Tengah. Dalam paparannya Sekti menjelaskan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Belitung dalam perannya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Belitung. Mantan koordinator Kejaksaan Tinggi Banten dan  Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Cibinong ini juga mengatakan bahwa kejaksaan adalah institusi yang bukan untuk ditakuti, melainkan sebagai mitra pemerintah daerah dan aparat desa yang ikut mengawal dan memberikan masukan jalannya pembangunan di Kabupaten Belitung.

 

Sebagaimana diketahui menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa adalah Pejabat Fungsional Yang  Diberi Wewenang Oleh Undang-Undang Untuk Bertindak Sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Serta Wewenang Lain Berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Negeri Belitung sendiri terdiri dari Bidang Pembinaan yang mempunyai   tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi  bagi    seluruh   satuan   kerja di lingkungan kejaksaan Negeri  yang bersangkutan  dalam  rangka memperlancar pelaksanaan tugas, Bidang Tindak Pidana Umum yang mempunyai tugas melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan, dan Keputusan Lepas Bersyarat, Bidang Tindak Pidana Khusus yang mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus termasuk korupsi, Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lain berdasarkan undang-undang, dan Bidang Intelijen yang mempunyai tugas meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum,  Pengawasan Peredaran Barang Cetakan, Pengawasan Kepercayaan Yang Dapat Membahayakan Masyarakat dan Negara,  dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama.

 

Selain itu berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: Ins001/A/JA/110/2015 dibentuk Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). TP4D dibentuk di seluruh Kejaksaan di wilayah RI yang beranggotakan jaksa. Latar belakang utama terbentuknya TP4D adalah rendahnya penyerapan anggaran pembangunan di pemerintahan akibat para pejabat takut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Tujuan TP4D adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah. TP4D akan mendampingi proses penggunaan anggaran mulai dari awal kegiatan sampai dengan selesainya kegiatan. Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan kepada Kejaksaan agar kegiatannya didampingi TP4D. TP4D sendiri adalah wujud penegakan hukum yang bersifat preventif.

 

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat menjadi momentum antara pemerintah daerah Kabupaten Belitung dan Kejaksaan Negeri Belitung untuk segaris dan seirama dalam peran sertanya masing-masing dalam pembangunan  di Kabupaten Belitung sekaligus menjadi bekal bagi aparatur pemerintahan Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan atau pun penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code