Rabu, 1 November 2017 16:00

PEMERINTAH DAERAH DIHIMBAU TERAPKAN TRANSAKSI NON TUNAI

Tanjungpandan___Terhitung mulai 1 Januari 2018, seluruh Pemerintah Daerah dihimbau siap menerapkan transaksi non tunai. Himbauan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 910/1866/SJ, Tanggal 17 April 2017 yang mewajibkan Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota harus mengimplementasikan transaksi non tunai dalam setiap pelaksanaan pengeluaran dan penerimaan anggaran, serta Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Hal ini untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan keuangan daerah dan menekan angka korupsi.

 

Untuk mendukung implementasi tersebut, Bank Sumsel Babel menggelar kegiatan Sosialisasi dan Praktek Lapangan Implementasi Transaksi Keuangan Non Tunai Pemerintah Daerah Se-Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berlangsung pada Kamis, (26/10) bertempat di Hotel BW Suite.

 

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Syariful Anwar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sumsel, Muhammad Seto Pranoto, Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan OJK Kantor Regional 7 Sumbagsel, Sabil, Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Muhammad Adil, Direktur Pemasaran Bank Sumsel Babel, Anton Prabowo, Bupati Belitung, H. Sahani Saleh, S.Sos, seluruh Sekda, Kepala BPKAD dan Kepala Dinas Kominfo se-Propinsi Sumsel dan Babel.

 

Pemerintah Kabupaten Belitung sendiri telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Bank Sumsel Babel terkait pelaksanaan transaksi non tunai, dan sudah mulai menerapkan secara bertahap sejak September 2017. Hingga saat ini terdapat 20 Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kota se-Provinsi Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang telah melakukan penandatangan kerjasama ini. Dengan adanya edaran ini, tiap-tiap Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengimplementasikan transaksi non tunai secara bertahap mulai tanggal Januari 2018 mendatang.

 

Meskipun transaksi non tunai bukan lagi barang baru di Indonesia, jumlah pemakai transaksi jenis ini masih lumayan rendah di banding negara-negara anggota ASEAN seperti Singapura dan Malaysia. Padahal transaksi non tunai memiliki banyak keuntungan termasuk diantaranya mudah, aman dan efisien.

 

Sistem transaksi non tunai ini akan langsung tercatat di kas daerah, sehingga menghindari adanya penyimpangan dan penyalahgunaan. Tentunya hal ini juga untuk menekan angka korupsi. Semua dikelola pihak perbankan sehingga tidak ada lagi penambahan sumber daya manusia (SDM). Dan semua dana langsung dikirim ke perbankan, langsung tercatat otomatis. Selain itu, sistem ini juga digunakan secara online, jadi bisa diketahui semua pihak.***dk

Sumber: Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Belitung



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code