Kamis, 22 Februari 2018 17:00

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KANWIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG ADAKAN PROMOSI DAN DISEMINASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KEPADA STAKE HOLDERS DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR

Tanjungpandan, 21/2- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kegiatan “Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Kepada Stake Holders Daerah di Pulau Belitong”.  Bertempat di Ballroom Grand Hatika Hotel acara dihadiri Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Imigrasi Kelas II Tanjungpandan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan Belitung. Sementara itu dari Pemerintah Kabupaten Belitung tampak hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung yang mewakili Bupati Belitung, Drs. Jasagung Hariyadi, M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung drh. Endang Titiek Udayati, Sekretaris DPPKBPMD Kabupaten Belitung Drs. Suksesyadi, M.Si serta para OPD terkait yang meliputi Kabupaten Belitung dan Belitung Timur antara lain; Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan Perdagangan, DPPKBPMD Kabupaten Belitung, Bagian Perekonomian Setda dan Bagian Hukum Setda.  Selain itu juga hadir para pelaku KUMKM dan Komunitas ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur.

 

Mengambil tajuk “Perlindungan Kekayaan Intelektual di Bidang Indikasi Geografis” acara dibuka oleh  Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung Yoseph, Bc.IP., S.H. Dalam sambutannya Yoseph menjelaskan bahwa Indikasi Geografis memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan terhadap tanda yang mengindentifikasikan suatu wilayah Negara, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas dan karakterisitik yang ada sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Yoseph berharap setelah acara ini selesai dapat ditindaklanjuti dengan pengajuan Indikasi Geografis beberapa produk dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur yang tentunya akan meningkatkan harga di pasar internasional; memacu pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong kegiatan pengolahan lanjutan/produk turunan dan jaminan adanya kepastian hukum. Sedangkan bagi konsumen akan memberikan jaminan kualitas produk dan Jaminan Hukum.

 

Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang/produk yang dihasilkan. Sama hal nya merek Indikasi Geografis juga merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang dapat dilindungi. Indikasi Geografis dilndungi setelah Indikasi geografis didaftar oleh Menteri yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh perlindungan, pemohon yang antara lain dapat dilakukan lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan georafis tertentu yang mengusahakan  suatu barang dan / atau produk  sumber daya alam barang kerajinan tangan dan hasil industri, dan Pemerintah daerah provinsi kabupaten/kota. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses    pembuatan barang, dan/atau kegunaannya, merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman yang sejenis , kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukan faktor indikasi geografis yang sejenis.

 

Jangka Waktu Perlindungan Indikasi Geografis adalah selama karakteristik khas dan kualitas yg menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Indikasi Geografis sesuai dengan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah  pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) bagi setiap orang yg dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yg sama atau sejenis dgn barang dan/atau produk yang terdaftar. Sedangkan pelanggaran bagi setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

 

Dipandu moderator I.C Siregar SH, M.A.P., yang juga Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, 3 (tiga) orang nara sumber yang memberikan materi adalah  Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung, Drs. Jasagung Hariyadi, M.Si dengan tema “Peran Pemerintah Daerah Dalam Rangka Membina Masyarakat Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Sebagai Basis Kekayaan Intelektual”, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM  Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, Monica Dhamayanti, S.H., M.M dengan tema “Perlindungan Kekayaan Intelektual di Bidang Indikasi Geografis, dan Pemeriksa Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Saky Septiono, SH, MH dengan tema “Tata Cara Pendaftaran  Indikasi Geografis  berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”.

 

Acara diakhiri tanya jawab antara para peserta dengan nara sumber seputar materi yang disampaikan terkait indikasi geografis. Secara khusus Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung, Drs. Jasagung Hariyadi, M.Si berharap pemerintah Kabupaten Belitung dapat mendaftarkan minimal 2 (dua) produk ke Kementerian Hukum dan HAM sehingga dapat meningkatkan harga di pasar nasional dan internasional, memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung, mendorong kegiatan pengolahan lanjutan/produk turunan dan jaminan adanya kepastian hukum. “Saya berharap minimal ada 2 (dua) lah dari Kabupaten Belitung yang dapat diusulkan menjadi Indikasi Geografis sehingga produk dari daerah kita bisa lebih dikenal di daerah lain dan tentunya meningkatkan daya jual dan kepastian hukum, untuk itu saya harap OPD Kabupaten Belitung terkait untuk melakukan langkah-langkah terkait pendaftaran Indikasi Geografis, bisa itu “Gangan Belitung”, “Mie Rebus Belitung”, “Kerajinan Batu Satam” “Madu Pahit Belitung ataupun produk lainnya yang menunjukkan ke khasan Belitong”, “ujar Jasagung Hariyadi di penghujung paparannya di hadapan para peserta acara yang berjumlah sekitar 100 (seratus) orang tersebut. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code