Jum'at, 9 Maret 2018 17:00

WASPADAI GRATIFIKASI SEJAK DINI, KPK ADAKAN BIMBINGAN TEKNIS DI BABEL

Pangkalpinang, 9/03- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan mengadakan Bimbingan Teknis  (Bimtek) dengan tajuk “Program Pengendalian Gratifikasi” yang dihadiri Inspektorat dan Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Inspektorat dan Bagian Hukum Setda Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bertempat di ruang rapat Pasir Padi Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, acara di buka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Haryoso, SH.

 

Bimtek berlangsung selama 3 (tiga) hari dari tanggal 7 Maret 2018 s/d 9 Maret 2018. Materi yang disampaikan nara sumber dari KPK antara lain, “Korupsi dan Integritas”, “Dilema Etik Terkait Hadiah”, dan “Unit Pengendalian Gratifikasi”. Dari Kabupaten Belitung tampak hadir mengikuti Bimtek tersebut Inspektur Kabupaten Belitung, Ir. Agus M. Taufan, Kasubbag Advokasi Hukum dan HAM Setda Kabupaten Belitung, Nuraini, SH yang mengikuti acara tersebut sampai selesai.

 

Perlu diketahui terminologi gratifikasi baru dikenal dalam ranah hukum pidana Indonesia sejak tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatur mengenai delik gratifikasi mengatur ancaman pidana bagi setiap pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima segala bentuk pemberian yang tidak sah dalam pelaksanaan tugasnya, atau yang diistilahkan sebagai gratifikasi yang dianggap suap dan tidak melaporkannya pada KPK dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja.

 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut  diatur ketentuan mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

 

Gratifikasi tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melapokan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut, penerima gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh penerima Gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.

 

Contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK, antara lain:

- terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;

- terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;

- terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;

- terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);

- dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;

- dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

- sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;

- sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;

- dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan; dan

- dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

 

 

Selain itu mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifikasi dan banyaknya bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, KPK mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Peraturan KPK 02/2014) yang antara lain memuat gratifikasi tidak wajib dilaporkan karena dianggap berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar dan merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi:

 

- pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;

- hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

- pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

- hidangan atau sajian yang berlaku umum;

- prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

- keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

- manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;

- seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;

- penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai.

 

Acara juga berisikan diskusi kelompok yang membahas masalah seputar gratifikasi. Nara sumber yang memberikan materi dari KPK adalah Andi Purwana, Yuli Kamila dan Erwin Norman dari Direktorat Gratifikasi Kedeputian Bidang Pencegahan. Hasil dari Bimtek tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Peraturan Kepala Daerah terkait Pengendalian Gratifikasi di daerah, penyusunan rencana kerja Program Pengendalian Gratifikasi,  pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di daerah sehingga nantinya penerima gratifikasi yang ingin melaporkan cukup lewat UPG. Pada akhir acara para peserta melakukan post test dan 3 (tiga) peraih nilai tertinggi mendapatkan bingkisan dari KPK. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code