Kamis, 19 April 2018 17:00

BIRO HUKUM SETDA PROVINSI KEPULAUAN BABEL ADAKAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Tanjungpandan, 19/04- Dalam rangka mengupayakan pemenuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui pemberian bantuan hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Babel mengadakan sosialisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin.  Bertempat di Ruang Pertemuan Bappeda  Kabupaten Belitung pada hari Kamis, 19 April 2018, acara ini mengambil tajuk ”Upaya Pemenuhan Hak Hukum Masyarakat Melalui Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”.  Tujuan dari acara ini adalah memberikan wawasan kepada masyarakat, maupun perangkat desa bahwa negara menjamin Hak Konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Selain itu negara juga bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

 

Acara diawali kata sambutan dari Pjs. Bupati Belitung yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Belitung, Drs. H. Jasagung Hariyadi, M.Si.  Dalam sambutannya Jasagung menyampaikan  apresiasi positif pada penyelenggara kegiatan yaitu Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkenan menyelenggarakan kegiatan ini di Kabupaten Belitung dan berpesan kepada para peserta untuk dapat menyimak cara ini dengan sungguh-sungguh dan nantinya dapat merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin khususnya di Kabupaten Belitung.  

 

 

Acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus membuka acara yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Maskupal Bakri, S.H., M.H . Perlu diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.  Penerima bantuan hukum sendiri dalam undang-undang ini beserta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Biro /Bagian Hukum bagi daerah yang sudah mempunyai Perda Bantuan Hukum.  Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri sudah memiliki Perda Bantuan Hukum yakini  Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin beserta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Dengan Pola Pendampingan Bersama Organisasi Advokat.

 

 

Dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu: Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3); Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang fair dan impartial;  Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all) dan perwujudan dari negara demokratis.  Tujuan dari Bantuan Hukum antara lain; Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,  Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak dari penerima bantuan hukum antara lain; Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

Peserta sosialisasi terdiri dari perwakilan OPD Kabupaten Belitung, perwakilan beberapa Bagian  di Setda Kabupaten Belitung, Camat,  Lurah, Kepala Desa. Acara dipandu Nuraini, SH yang juga Kasubbag Advokasi Hukum Setda Kabupaten Belitung yang menghadirkan 3 (tiga) orang narasumber yakni; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung H. Maskupal Bakri, S.H., M.H .  dengan tema “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”,  Muhamad Iqbal Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kep. Bangka Belitung dengan tema “Pemenuhan Ham Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin”, dan  Andira, S.H. Advokat/Ketua Divisi Hukum dan HAM dari Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung dengan tema “Hak Atas Bantuan Hukum dan Program Layanan Bantuan Hukum”.

 

 

Acara diakhiri tanya jawab antara beberapa peserta dengan nara sumber. Tampak para peserta sangat antusias dalam mengikuti acara ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada nara sumber  yang antara lain menyoroti kriteria masyarakat miskin yang diperkenankan mendapatkan bantuan hukum, tata cara  mendapatkan bantuan hukum serta  peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code