Senin, 7 Mei 2018 17:00

MAJELIS HAKIM PTUN PALEMBANG TOLAK GUGATAN TERHADAP ABMA/T Eks. SMEA PERSIAPAN DI JALAN SRIWIJAYA KAMPUNG PARIT

Tanjungpandan, 7/5- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak gugatan tata usaha negara yang dilakukan Hartono Effendi terhadap Pemerintah Kabupaten Belitung melalui kuasa hukumnya Hakim & Hakim Law Firm tanggal 4 Desember 2017 yang lalu terhadap Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong (DH. SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M2  Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Sidang Putusan yang dibacakan Majelis Hakim PTUN Palembang yang diketuai Hariyanto. SW, SH dan Anggota Majelis Hakim Rahmadi, SH dan Hj Suaida, SH, MH serta didampingi Panitera Pengganti  Alamsyah, SH, MH pada Hari Kamis, tanggal 19 April 2018 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang juga mengabulkan eksepsi Tergugat (Bupati Belitung). Dalam Sidang Putusan Nomor: 72/G/2017/PTUN-PLG tersebut hadir Kuasa Bupati Belitung, Imam Fadlli, SH yang juga Kabag Hukum Setda Kabupaten Belitung dan Yudi Dharma, SE yang juga merupakan Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung.

 

Dalam Putusan Setebal 69 (enam puluh sembilan) halaman tersebut antara lain berisikan Dalam Penundaan: 1. Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat. 2. Dalam Eksepsi: Menerima Eksepsi Tergugat, sedangkan dalam Pokok Perkara: 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.926.000,-, dengan demikian Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong (DH. SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M2  Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara tetap dinyatakan sah.

 

Sebagaimana diketahui terhadap aset daerah bekas milik asing/ Tionghoa yang disengketakan tersebut akan dibangun food court KUMKM sebagai perluasan Galeri KUMKM saat ini yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.

 

Terhadap Putusan Pengadilan tersebut Penggugat yang diwakili Kuasa Hukumnya pada saat sidang Putusan menyatakan Pikir-Pikir, dan baru pada tanggal 27 April 2018 secara resmi mengajukan pernyataan Banding dan secara resmi diterima Tergugat (Bupati Belitung) pada hari Senin, tanggal 30 April 2018.

 

Terkait Putusan Pengadilan dan pernyataan Banding tersebut Bupati Belitung melalui Kuasanya yang diketuai Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung, Mirang Uganda, SH menyatakan siap menghadapi Banding yang diajukan Penggugat dan menganggap Pemerintah Kabupaten Belitung sudah menerbitkan obyek sengketa a quo  sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Bupati Belitung juga sudah menyampaikan Putusan Pengadilan dan pernyataan Banding tersebut ke  Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Kepala Biro Bantuan Hukum Setjen. Kemenkeu RI yang juga ditembuskan ke Dirjend. Kekayaan Negara Kemenkeu RI, Kakanwil DJKN  Sumsel, Jambi dan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Ketua DPRD Kabupaten Belitung. (G.A)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code