Jum'at, 8 Juni 2018 13:30

LEBARAN, KPK INGATKAN KOMITMEN TOLAK GRATIFIKASI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menjaga komitmennya menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penerimaan gratifikasi ini berisiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

 

Apabila pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi maka wajib melaporkannya kepala KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Jika tidak dilaporkan, maka hadiah atau bingkisan yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat dianggap gratifikasi atau suap.

 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan praktik saling memberi dan menerima hadiah selama ini dipandang sesuatu yang wajar karena hubungan baik secara sosial maupun adat istiadat. Namun sebagai pegawai negeri dan penyelenggara negara hendaknya dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat dengan menolak pemberian berupa apapun.

 

“Karena pemberian ini bisa menimbulkan konflik kepentingan, maka tak ada kata lain selain tolak,” kata Agus di kantornya, Senin, 4 Juni 2018.

 

Terhadap penerimaan gratifikasi yang berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat, dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang membutuhkan. Syaratnya, pegawai negeri dan penyelenggara negara harus melaporkannya terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

 

Tak hanya menolak gratifikasi, pegawai negeri dan penyelenggara negara diingatkan untuk tidak memakai fasilitas dinas seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai untuk kegiatan mudik. Soalnya, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara.

 

Selama tahun 2018 hingga 4 Juni, KPK menerima laporan gratifikasi sebanyak 795 laporan. Sebanyak 534 laporan atau setara 67 persen di antaranya dinyatakan menjadi milik negara. Sebanyak 15 laporan atau 2 persen dinyatakan milik penerima. Sisanya 246 laporan atau 31 persen adalah surat apresiasi atau masuk kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

 

Total nilai status kepemilikan gratifikasi yang menjadi milik negara adalah Rp6.203.115.339,00. Dari jumlah itu, terbagi menjadi dua, dalam bentuk uang sebesar Rp5.449.324.132,00 dan dalam bentuk barang senilai Rp753.791.207,00.

 

Instansi yang paling besar nilai laporan gratifikasinya adalah Kementerian Keuangan sebesar Rp 2.8 miliar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 197 juta, Kementerian Kesehatan sebesar Rp 64,3 juta, Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp 47,5 juta, dan yang terakhir adalah BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 44,1 juta.

 

Untuk mensosialisasikan imbauan ini, KPK telah membuat surat edaran ke seluruh kementerian/lembaga.

Berikut poin  dari edaran tersebut:

“Bahwa permintaan dana, sumbangan dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara atau institusi negara atau daerah kepada masyarakat dan/atau perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis pada prinsipnya dilarang karena penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang dapat diberikan sanksi sesuai peraturan dan perundangundangan;

"Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat, dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan dengan melaporkan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

"Kepada Pimpinan instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai untuk kegiatan mudik, mengingat fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pejabat Publik, Pegawai Negeri, dan Penyelenggara Negara;

" Pimpinan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat terbuka/iklan melalui media massa/bentuk pemberitahuan publik yang ditujukan kepada stakeholder-nya agar tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya;

"Pimpinan Perusahaan atau Korporasi diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu serta menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan aktif turut serta menjaga Integritas Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara.**

Sumber: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code