Rabu, 18 Juli 2018 16:00

KANWIL KUMHAM BABEL GELAR SOSIALISASI KEWARGANEGARAAN

Tanjungpandan 18/7-Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Bangka Belitung mengadakan acara sosialisasi  Kewarganegaraan yang bertempat di Grand Hatika Hotel Tanjungpandan Kabupaten Belitung pada hari Rabu 18 Juli 2018,  dengan tema ”Upaya Penyebaran Informasi Layanan Administrasi Hukum Dibidang Kewarganegaraan  RI Dalam Rangka Mendorong Industri Kepariwisataan  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  Acara ini bertujuan memberikan wawasan mengenai kewarganegaraan terhadap masyarakat, dan masyarakat memahami hubungan timbal balik antara warga negara, hak dan kewajiban terhadap negara serta kewajiban negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, khususnya bagi keturunan orang-orang asing pemukim yang telah bertempat tinggal secara turun temurun di Indonesia dan tidak memiliki dokumen Kewarganegaraan RI-nya.

 

 

Acara dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum dan HAM Kanwil Kepulauan Bangka Belitung, Drs. Sulistiarso, M.M., M.Si  yang juga turut menyampaikan materi dengan tajuk “Peran Negara Dalam Mengatur Lalu Lintas Orang Masuk dan Keluar Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Keimigrasian Indonesia. Sedangkan pemateri lainnya adalah  I.C Siregar SH, M.A.P., Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kep. Babel dan Siar Hasoloan Tamba, SH, MM, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kep. Babel . Peserta sosialisasi terdiri dari Bag. Hukum Setda Kab. Belitung, Kantor Imigrasi, perwakilan dari beberapa OPD, unsur-unsur kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, perwakilan komunitas Tionghoa.

 

Sedangkan I.C. Siregar dalam paparannya menegaskan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, hanya ada 2 (dua) jenis penggolongan kewarganegaraan di Indonesia yaitu WNI (Warga Negara Indonesia) dan WNA (Warga Negara Asing) artinya secara yuridis, status kewarganegaraan orang-orang keturunan asing pemukim yang telah bertempat tinggal secara turun temurun di Indonesia kendatipun belum memiliki dokumen atau belum lengkap dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesianya termasuk orang-orang Indonesia Asli yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti CITIZEN (warga negara lainnya).  I.C. Siregar juga menjelaskan perihal penegasan Status Kewarganegaraan RI keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan dan  menghimbau bagi pemukim asing yaitu keturunan orang asing yang telah bertempat tinggal secara turun temurun di Indonesia khususnya di Kabupaten Belitung, untuk mengurus status kewarganegaraannya agar jelas perlakuannya dalam hukum Indonesia, karena secara prinsip bagi mereka berhak menjadi Warga Negara Indonesia dan kepada masyarakat Kabupaten Belitung agar selalu harus waspada terhadap pendatang Asing (WNA) dimulai dari RT, RW, Desa dan seterusnya untuk melakukan pendataan sesuai dengan aturan.

 

 

Sementara itu Siar Hasoloan Tamba, SH, MM , selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Kep. Babel  dalam paparannya menjelaskan asas kewarganegaraan, siapa saja yang disebut WNI,  dan syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaran RI.

 

Dalam rangka mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan bagi semua penduduk diharapkan adanya perlakuan yang sama kepada warga negara Indonesia dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat tanpa membedakan suku, agama dan ras. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code