Senin, 24 September 2018 10:00

UPG KABUPATEN BELITUNG LUNCURKAN SISTEM PENGADUAN GRATIFIKASI SECARA ELEKTRONIK

Tanjungpandan, 24/9- Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten Belitung yang berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Belitung pada awal September 2018 ini telah meluncurkan sistem pengaduan gratifikasi secara elektronik melalui laman https://inspektorat.belitungkab.go.id/pengaduan-gratifikasi. Hal ini tentu saja sangat memudahkan bagi para Pejabat/pegawai di Kabupaten Belitung yang ingin melaporkan peristiwa gratifikasi baik itu penerimaan maupun penolakan. Pengertian Pejabat/Pegawai disini adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas/Komisaris BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung. Gratifikasi sendiri memiliki pengertian ‘pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  diatur ketentuan mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana baru. Gratifikasi dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara Negara.

 

Gratifikasi tidak dianggap suap apabila penerima gratifikasi melapokan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu yang ditentukan dan apabila tidak melaporkan dianggap suap. Dalam sistem pelaporan ini, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana suap tersebut, penerima gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa pemberian bukan suap dilakukan oleh Pedoman Pengendalian Gratifikasi 10 penerima Gratifikasi, tetapi yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi sebagai suap dilakukan oleh penuntut umum.

 

Contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi pada KPK dan UPG, antara lain:

-terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;

-terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;

-terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;

-terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (note: di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);

-dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;

-dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

-sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;

-sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;

-dari Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga pada hari raya keagamaan; dan

-dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugasnya.

 

Selain itu mengingat begitu luasnya ruang lingkup gratifikasi dan banyaknya bentuk pemberian yang sesungguhnya tidak terkait sama sekali dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, KPK mengeluarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Peraturan KPK 02/2014) yang antara lain memuat gratifikasi tidak wajib dilaporkan karena dianggap berlaku umum, yaitu suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai wujud ekspresi, keramah-tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batasan nilai yang wajar dan merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam batasan nilai yang wajar. Bentuk-bentuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan, meliputi:

-pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar,sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;

-hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

-pemberian terkait dengan Musibah atau Bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

-pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

-pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet gori, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;

-hidangan atau sajian yang berlaku umum;

-prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi tidak terkait kedinasan;

-keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;

-manfaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;

-seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;

-penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

-diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksi dari pejabat/pegawai.

 

Pemerintah Kabupaten Belitung sendiri pada tanggal 9 April 2018 yang lalu telah mengeluarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang tugasnya antara lain menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK. Dalam waktu dekat ini UPG juga akan mengundang perwakilan dari seluruh OPD Kabupaten Belitung untuk melaksanakan sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi dengan mengundang narasumber dari KPK.

 

Diharapkan dengan diluncurkannya sistem pengaduan gratifikasi secara elektronik ini para pejabat/pegawai Kabupaten Belitung tidak segan-segan untuk melaporkan setiap peristiwa gratifikasi yang dialaminya kepada UPG Kabupaten Belitung maupun langsung kepada KPK sehingga tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dapat tercapai. (G.A.)

Sumber: UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG) KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code