Senin, 1 Oktober 2018 16:00

PENGADILAN TINGGI TUN MEDAN KUATKAN PUTUSAN PTUN PALEMBANG TERKAIT ABMA/T YANG TERLETAK DI JALAN SRIWIJAYA KELURAHAN PARIT

Tanjungpandan, 1/10- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 15 Agustus 2018 mengeluarkan Putusan Banding yang isinya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pelembang Nomor 72/G/2017/PTUN-PLG tanggal 19 April 2018 yang dimohonkan banding oleh Hartono Effendi terhadap Bupati Belitung pada tanggal 27 April 2018 lalu melalui kuasa hukumnya Hakim & Hakim Law Firm.

 

Sebelumnya pada tanggal 19 April 2018 yang lalu Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak gugatan  Hartono Effendi kepada Bupati Belitung terhadap Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/384/KEP/BPKAD/2016 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Penyelesaian Status Kepemilikan Secara Sebagian Atas Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa Bangunan Kosong (DH. SMEA (Persiapan) Negeri) Luas Tanah 2.851 M2  Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Gugatan itu dilakukan Hartono Effendi tanggal 4 Desember 2017 melalui kuasa hukumnya Hakim & Hakim Law Firm di Pengadilan Tata Usaha Negara Pelembang.

 

Dalam Sidang Putusan tertanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor: 134/B/2018/PT TUN-MDN yang dipimpin Hakim Ketua: H. Hendro Puspito, SH., MH, dengan hakim anggota Budhi Hasrul, SH dan Kamer Togatorop, S.H., M.AP dibantu Panitera Pengganti Dra. Lilis Tedjowatiningsih tersebut Hartono Effendi selaku Pembanding juga dihukum untuk untuk membayar biaya perkara pada 2 (dua) tingkat Pengadilan dan yang tingkat banding sebesar  Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

 

Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor: 72/G/2017/PTUN-PLG dari Panitera PTUN Palembang tertanggal 25 September 2018  diterima Kuasa Bupati Belitung yang diketuai Mirang Uganda, SH yang juga Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung tanggal 28 September 2018. Atas putusan tersebut di atas para pihak atau wakilnya yang dikuasakan sesuai ketentuan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan tersebut dan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat, permohonan kasasi harus menyampaikan alasan-alasan permohonan Kasasi pada Panitera dalam hal ini Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

 

Ketua Tim Kuasa Bupati Belitung, Mirang Uganda, SH yang juga Asisten Bidang Pemerintahan selaku pengkoordinir urusan pemerintahan dan hukum Kabupaten Belitung berharap permasalahan ini bisa cepat selesai dan Penggugat/Pembanding tidak melakukan kasasi ke Mahkamah Agung,  sehingga  pemanfaatan obyek sengketa yang terletak persis di depan Galeri KUMKM Kabupaten Belitung bisa segera dilaksanakan. Sebagaimana diketahui terhadap aset daerah bekas milik asing/ Tionghoa tersebut yang disengketakan tersebut akan dibangun food court KUMKM sebagai perluasan Galeri KUKM saat ini yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung. Meski demikian menurut Mirang Uganda, Pemerintah Kabupaten Belitung siap apabila nantinya dilakukan kasasi oleh Penggugat/Pembanding, dan tetap berkeyakinan  Pemerintah Kabupaten Belitung sudah menerbitkan obyek sengketa a quo  sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code