Rabu, 3 Oktober 2018 10:30

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG LAKUKAN PEMBAHASAN RENCANA PROPEMPERBUP BERBASIS EARLY WARMING SYSTEM

Tanjungpandan, 3/10- Sehubungan dengan persiapan pembentukan Tim Efektif untuk pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Bupati (Propemperbup) berbasis  “Early Warming System”, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung mengadakan Rapat Teknis kegiatan dimaksud bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung pada hari Selasa 2 Oktober 2018. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung, Imam Fadlli, S.H. Acara  diikuti oleh seluruh pegawai Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung serta anggota Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Belitung yang berasal dari lintas OPD yakni unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, Bagian Humas Setda Kabupaten Belitung dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Belitung.

 

Adapun hal-hal yang dibahas dalam kegiatan rapat ini antara lain, progres penambahan konten Propemperbup dalam web JDIH Kabupaten Belitung, mekanisme notifikasi kepada OPD terkait progres Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati, indikator capaian Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan dalam Propemperbup pada OPD yang direncanakan akan di tandai dengan warna merah bagi OPD yang belum menyampaikan, warna kuning untuk OPD yang telah menyampaikan dan warna hijau untuk Peraturan Bupati yang telah diundangkan. Untuk mendapatkan capaian dimaksud tentunya diperlukan koordinasi dan komitmen yang tinggi dari unsur terkait.

 

Diharapkan apabila nantinya Program Pembentukan Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah maupun Peraturan diatasnya sudah berjalan, akan lebih memperkuat tujuan dari pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana amanat dari  Peraturan Presiden  Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional  dan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan  Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.(G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code