Selasa, 16 Oktober 2018 16:30

MATANGKAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI, BAGIAN HUKUM SETDA SELENGGARAKAN SOSIALISASI DAN WORKSHOP

Tanjungpandan, 16/10- Bertempat di Ruang Pertemuan Bappeda Kabupaten Belitung, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung menyelenggarakan acara  Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung pada hari Selasa, 16 Oktober 2018. Acara dihadiri Pimpinan/pegawai perwakilan dari OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

 

Acara dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung, Mirang Uganda, SH. Adapun yang bertindak sebagai pemateri adalah Kabag Hukum Setda Kabupaten Belitung, Imam Fadlli, SH. Dalam sambutannya Mirang Uganda berharap nantinya dengan telah berjalannya Program Pembentukan Peraturan Bupati, Peraturan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya yang didalamnya terdapat keharusan menetapkan Peraturan Bupati agar segera ditindaklanjuti, karena pada saat ini tindak lanjut terhadap Peraturan Daerah ini masih rendah.

 

Sementara itu Imam Fadlli, SH sebagai pemateri menyampaikan garis besar tujuan Program Pembentukan Peraturan Bupati ini yaitu mewujudkan pembentukan peraturan bupati secara terencana, terpadu, sistematis dan tertib, serta mewujudkan kepastian hukum dalam proses pembentukan Peraturan Bupati.

 

Sesuai ketentuan perundang-undangan asas yang harus tercantum dalam suatu Produk Hukum Daerah termasuklah Peraturan Bupati didalamnya antara lain kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan; dan keterbukaan. Sementara tujuannya adalah melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintah daerah.

 

Direncanakan nantinya penyusunan program pembentukan Peraturan Bupati dilakukan dalam suatu instrumen yang terencana, disusun atas usulan Kepala OPD selaku Pemrakarsa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan dilakukan setiap tahun dan ditetapkan sebelum penetapan Raperda APBD.

 

Terkait Sistem Informasi yang akan diterapkan adalah berbasis “Early Warming System” atau peringatan dini. Tampilan  status Promperbup akan di tampilkan di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Belitung pada laman www.jdih.belitungkab.go.id. Tampilan status progres dari masing-masing Peraturan Bupati adalah MERAH yang berarti Raperbup belum disampaikan, KUNING Raperbup proses harmonisasi Legal Drafting, JINGGA Raperbup  sudah diharmonisasi legal drafting serta dalam proses oleh OPD Pemrakarsa; dan HIJAU yang berarti Perbup sudah diundangkan. Konfirmasi atas progres disampaikan melalui e-mail dan Nomer HP pada Penanggungjawab pada masing-masing OPD. Konfirmasi progress juga ditampilkan dalam bentuk “Peringatan Dini” pada website Pemerintah Kabupaten Belitung pada laman www.belitungkab.go.id.

 

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari peserta dan selesai pukul 12.00 WIB. Pada akhir acara dilakukan dengan sesi foto bersama oleh seluruh peserta. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code