Kamis, 28 Februari 2019 15:30

PERSIAPAN PELAKSANAAN AKSI HAM PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019

Tanjungpandan, 28/02- Dalam rangka persiapan pelaksanaan dan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019,  Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung selaku Sekretariat Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2019 mengadakan rapat  Pembahasan persiapan pelaksanaan dan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada hari Kamis, 28 Februari 2019 . Bertempat di Ruang Rapat Bupati Belitung acara dihadiri Pimpinan/pegawai perwakilan dari OPD yang termasuk dalam Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2019 yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitun, Badan  Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, dan para Camat se-Kabupaten Belitung.

 

Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusiatahun 2015-2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/1320/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan Aksi HAM 2019 yang meliputi:1. Harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah agar tidak mendiskriminasi hak-hak perempuan, anak dan pernyandang disabilitas,2. Pengelolaan dan Pemerataan Distribusi (sebaran) jumlah guru didaerah,3. Penyediaan Ruang Menyusui yang memadai bagi perempuan yang bekerja di perkantoran milik pemerintah daerah dan swasta dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tentang Pemberian ASI Eksklusif,4. Pelayanan Komunikasi masyarakat  melalui peningkatan dan tindak lanjut pengaduan  Masyarakat Terhadap Dugaan  Pelanggaran Hak Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas,   Masyarakat    Adat   dan Pengaduan  Terkait   Konflik   Lahan.

 

Untuk mencapai keberhasilan capaian tersebut dibentuklah  Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2019 yang bertugas melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019, melakukan kompilasi seluruh laporan Aksi HAM dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, memegang dan menjaga kerahasiaan akun (username dan password) sistem pemantauan, melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 dari setiap satuan kerja/unit kerja pelaksana aksi, melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dan melakukan pemantauan dan memastikan laporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019

 

Capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 dari setiap satuan kerja/unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya akan dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan https://serambi.ksp.go.id  pada Kantor Staf Presiden yang nantinya akan dilakukan verifikasi keberhasilan capaiannya. Warna Hijau untuk tercapainya ukuran keberhasilan keberhasilan Aksi HAM 2019 dan warna merah bagi yang tidak tercapainya laporan keberhasilan Aksi HAM 2019. Pemerintah Kabupaten Belitung sendiri di beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan rapor hijau yang tentunya merupakan kebanggaan tersendiri dan merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mendukung program perlindungan HAM di Kabupaten Belitung.

 

Acara dibuka Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung, Mirang Uganda, SH. Dalam sambutannya Mirang menyatakan bahwa Aksi HAM ini adalah penting artinya bagi kinerja pemerintah Daerah dalam mewujudkan kepedulian terhadap permasalahan-permasalahan HAM di daerah. Sementara itu Kabag Hukum Setda Kabupaten Belitung yang juga Sekretaris Tim Rencana Aksi HAM  Kabupaten Belitung. Imam Fadlli, SH menyampaikan garis besar teknis pelaporan Aksi HAM dari OPD yang terkait. Termasuk Format dan waktu pelaporan Aksi HAM BO3 Tahun 2019. Diharapkan hasil yang didapatkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya seluruh kriteria yang dipersyaratkan Pemerintah Pusat terkait Aksi HAM. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code