Selasa, 5 Maret 2019 16:30

KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG JALIN KERJA SAMA DENGAN PEMKAB, PEMDES SE-KABUPATEN BELITUNG DAN DISKOMINFO

Tanjungpandan, 5/3- Dalam rangka membantu penyelesaian permasalahan hukum dan kerja sama hukum di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum serta Tindakan Hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Belitung, Kejaksaan Negeri Belitung melakukan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung. Acara ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Belitung pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2018. Selain dengan Pemerintah Kabupaten Belitung, Kesepakatan Bersama juga dilakukan dengan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Belitung. Selain itu Kejaksaan Negeri Belitung juga melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan uang negara lewat  Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tersebut dilakukan Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Dengan Kejaksaan Negeri Belitung tentang Penyebaran Informasi Tugas Dan Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Berbasis Media Informasi dan Komunikasi.  Acara ini dihadiri Bupati Belitung, Wakil Bupati Belitung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung, para pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, Forkopimda Kabupaten Belitung, Pimpinan Instansi Vertikal, pimpinan OPD, pimpinan BUMN/BUMD, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Belitung.

 

Sebagaimana diketahui menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa adalah Pejabat Fungsional Yang  Diberi Wewenang Oleh Undang-Undang Untuk Bertindak Sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Serta Wewenang Lain Berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan Negeri Belitung sendiri terdiri dari Bidang Pembinaan yang mempunyai   tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi  bagi    seluruh   satuan   kerja di lingkungan kejaksaan Negeri  yang bersangkutan  dalam  rangka memperlancar pelaksanaan tugas, Bidang Tindak Pidana Umum yang mempunyai tugas melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat, Putusan Pidana Pengawasan, dan Keputusan Lepas Bersyarat, Bidang Tindak Pidana Khusus yang mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus termasuk korupsi, Seksi Keperdataan dan Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lain berdasarkan undang-undang, dan Bidang Intelijen yang mempunyai tugas meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum,  Pengawasan Peredaran Barang Cetakan, Pengawasan Kepercayaan Yang Dapat Membahayakan Masyarakat dan Negara,  dan Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama.

 

Selain itu berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: Ins001/A/JA/110/2015 dibentuk Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). TP4D dibentuk di seluruh Kejaksaan di wilayah RI yang beranggotakan jaksa. Latar belakang utama terbentuknya TP4D adalah rendahnya penyerapan anggaran pembangunan di pemerintahan akibat para pejabat takut untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Tujuan TP4D adalah untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah. TP4D akan mendampingi proses penggunaan anggaran mulai dari awal kegiatan sampai dengan selesainya kegiatan. Pengguna Anggaran dapat mengajukan permohonan kepada Kejaksaan agar kegiatannya didampingi TP4D. TP4D sendiri adalah wujud penegakan hukum yang bersifat preventif.

 

Diharapkan dengan dilakukannya Kesepakatan Bersama  ini dapat menghindari kesalahan-kesalahan atau pun penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dari setiap instansi maupun Kades dalam pengelolaan keuangan negara sehingga tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dapat tercapai di Kabupaten Belitung (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code