Rabu, 8 Mei 2019 14:00

BAGIAN HUKUM LAKUKAN PEMBAHASAN RAPERDA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Tanjungpandan, 8/5-Dalam rangka mengupayakan pemenuhan hukum masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui pemberian bantuan hukum, Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung  mengadakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.  Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah  Kabupaten Belitung pada hari Rabu, 8 Mei 2019. Tujuan dari pembentukan perda ini adalah sebagai wujud  tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan  serta dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sendiri adalah termasuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah  pada Tahun 2019 ini yang nantinya akan dilakukan pembentukannya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

 

Rapat pembahasan dipimpin oleh Kabag Hukum Setda Kabupaten Belitung, Imam Fadlli, SH bersama Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum . Perlu diketahui berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.  Penerima bantuan hukum sendiri dalam undang-undang ini beserta peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Biro /Bagian Hukum bagi daerah yang sudah mempunyai Perda Bantuan Hukum. .

 

 

Dalam konstitusi kita yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat 4 (empat) prinsip yang menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum, yaitu: Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3); Setiap orang berhak memperoleh peradilan yang fair dan impartial;  Keadilan harus dapat diakses semua warga negara tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all) dan perwujudan dari negara demokratis.

 

Tujuan dari Bantuan Hukum antara lain; Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum,  Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hak dari penerima bantuan hukum antara lain; Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code