Senin, 27 Mei 2019 08:00

BAGIAN HUKUM KEMBALI LAKUKAN PEMBAHASAN RAPERDA BANTUAN HUKUM

Tanjungpandan, 24/5-Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung kembali melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.  Acara dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung H. MZ. Hendra Caya, SE, M.S.i yang dilaksanakan  di Ruang Rapat Sekretaris Daerah  Kabupaten Belitung pada hari Jumat, 24 Mei 2019 dihadiri oleh  Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung, Mirang Uganda, SH, Kabag Hukum Setda, Imam Fadlli, SH serta Tim Penyusun  yang terdiri dari unsur Bagian Hukum Setda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial Kabupaten Belitung.

 

Adapun hal-hal yang di bahas antara lain kriteria Pemberi Bantuan Hukum,  syarat dan tata cara pengajuan permohonan, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, pembiayaan, pertanggungjawaban serta pengawasan.

 

Dasar Hukum pembentukan  Perda  Bantuan Hukum antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  Peraturan Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum  yang kesemuanya itu menegaskan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia, bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan serta berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.(G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code