Kamis, 20 Juni 2019 15:00

KEMENKUMHAM SELENGGARAKAN DISKUSI KEPERDATAAN ONLINE DI BELITUNG

Tanjungpandan, 20/06- Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat dan tepat Kementerian Hukum dan HAM  melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Diskusi dan Konsultasi Keperdataan Online Kamis, 20 Juni 2019 bertempat di Ballroom BW Suite Hotel Tanjungpandan Kabupaten Belitung.

 

Acara diikuti oleh Perangkat Daerah terkait dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur seperti Bagian Hukum Setda, Kesbangpol, Dinas Pendidikan, para notaris yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perusahaan pembiayaan, perwakilan ormas. Materi yang diangkat pada acara kali ini antara lain, Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia, Pendaftaran Badan Hukum melalui AHU Online, Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan dan Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik yang kesemuanya itu berbasis online, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan  permohonan terkait Badan hukum.

 

Dipandu moderator I.C Siregar SH, M.A.P., yang juga Kabid Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung, nara sumber dari Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM  antara lain Kasubdit Badan Hukum Endah Widyaningsih, Kepala Divankum,Anggiat Ferdinan, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Jaminan Fidusia Iwan Supriadi  memberikan materi-materi tersebut diatas disertai diskusi dan tanya jawab dengan peserta acara diskusi.

 

Pengembangan E-Goverment yang merupakan salah satu nawacita untuk membuat pemerintah hadir dalam membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan pelayanan prioritas demi kepercayaan publik serta menghapus praktek  pungutan liar karena semakin terbatasnya interaksi antara pemohon dengan pelayan publik yang berhubungan terkait dengan Keperdataan Online. Layanan keperdataan secara online pada Ditjen AHU semakin berkembang, maka kepentingan terhadap Ditjen AHU dan  Kantor Wilayah khususnya Notaris agar mengikuti perkembangan hukum dan sistem secara online pada Ditjen AHU.

 

Melalui Diskusi Teknis dan Layanan Konsultasi Keperdataan Online ini, diharapkan pesan layanan Online Ditjen AHU dapat diterima sebagai salah satu cara memberikan ruang informasi terkait permasalahan keperdataan online yang sering timbul dengan latar belakang tindak lanjut dari layanan jasa hukum secara online. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code