Jum'at, 23 Agustus 2019 13:00

PEMKAB BELITUNG LAKUKAN PEMBAHASAN PROPEMPERDA TAHUN 2020

Tanjungpandan, 23/8- Bertempat di Ruang Rapat Bupati Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung melakukan Rapat Pembahasan Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Belitung Tahun 2020 hari Jumat, 23 Agustus 2019. Kegiatan ini dihadiri Pimpinan/pejabat perwakilan dari OPD antara lain, Dinas Perhubungan, DPPKBPMD, Dispora, DPMPTSPP, BPPRD, BKPSDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dikbud, Bappeda, Bagian Pemerintahan serta OPD terkait lainnya.

 

Acara dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung, Mirang Uganda, SH. Sementara itu Kabag Hukum Setda Kabupaten Belitung, Imam Fadlli, SH selaku sekretariat pembentukan peraturan Daerah  menyampaikan garis besar Penyusunan dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020. Berdasarkan data yang ada  sudah ada 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dari OPD pemrakarsa, namun demikian tidak menutup kemungkinan bila nantinya penambahan dengan syarat apabila prioritasnya tinggi. Selain itu Imam juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah ini setiap tahun di reviu capaiannya oleh Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Sebagaimana diketahui berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis yang dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD disahkan.

 

Peraturan Daerah sendiri adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan Pemerintah Daerah. Muatan dari suatu Perda adalah penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Pembentukan Perda mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan. Melalui Propemperda diharapkan pembentukan peraturan daerah dapat terlaksana secara tertib, teratur, tersistematis, tidak tumpang tindih dan memperhatikan skala prioritas terhadap suatu daerah.(G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code