BKN Berkomitmen Melakukan Reformasi Birokrasi

17/02/2012 08:20 | Oleh: ar1.jpg

Jakarta-Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkomitmen untuk terus melakukan Reformasi Birokrasi, khususnya di bidang Kepegawaian. Semangat Reformasi Birokrasi ini diimplementasikan BKN antara lain dengan melakukan konversi Nomor Identitas Pegawai (NIP), metode Assessment Center, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dan pengelolaan tata naskah (takah) PNS secara konvensional maupun elektronik.  Informasi ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Aris Windiyanto saat menerima 40 peserta diklat pengelolaan kepegawaian  Badan Diklat Kejaksaan Agung yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Ruang Rapat lantai 1 gedung I BKN Pusat Jakarta, Kamis (16/2). Selain Kepala Biro Humas dan Protokol Aris Windiyanto, pejabat BKN yang  juga  melakukan audiensi ini adalah Kepala Subbagian Publikasi Petrus Sujendro dan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Rekrutmen dan Seleksi  Heri Susilowati.

Aris Windiyanto menegaskan bahwa melalui Assessment Center yang dilakukan Pusat Penilaian Kompetensi (Puspenkom) PNS, BKN telah melakukan berbagai assessment (penilaian) terhadap berbagai instansi di luar BKN.  Di antaranya adalah assessment terhadap kandidat Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Puspenkom PNS didukung SDM yang telah dipersiapkan untuk meningkatkan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan.

Pada kesempatan yang sama Heri Susilowati menjelaskan bahwa BKN telah menggunakan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi penerimaan CPNS, seleksi pejabat struktural, dan pejabat fungsional tertentu. Melalui metode ini, para peserta tes lebih mudah dalam mengerjakan tes dan dapat mengetahui hasilnya segera. Selain itu, kelebihan metode ini adalah obyektivitas dalam penilaian, dan memudahkan panitia dalam mengolah hasil tes.

Para pejabat BKN kemudian melakukan dengan diskusi dengan para peserta diklat pengelolaan kepegawaian. Dengan diskusi ini para peserta dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap penjelasan yang diberikan para pejabat BKN.

Setelah melakukan audiensi dan diskusi dengan para pejabat BKN, para peserta diklat ini melakukan simulasi penggunaan CAT di Ruang CAT lantai 6 gedung II dan implementasi SAPK di Ruang Multimedia lantai 12 gedung III BKN Pusat. Melalui kegiatan ini diharapkan agar para peserta diklat dapat mengamati langsung proses manajemen kepegawaian yang dilakukan dengan baik oleh BKN. (aman-tawur)




Tulisan Hukum JDIH Lainnya

Pemprov Jawa Barat Gunakan CAT BKN
23/02/2012 14:26 | Oleh: Solahuddin
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian
22/02/2012 08:18 | Oleh: sosialisasi.jpg
Reformasi Birokrasi, Menuju Birokrasi yang Bersih, Kompeten dan Melayani
17/02/2012 08:36 | Oleh: menpan.png