Jenis :    Tahun :
No.Nomor dan TahunTentang
17Peraturan Menteri Keuangan 5 Tahun 2019PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA
18Peraturan Menteri Keuangan 5 Tahun 2019PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 120/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PEMANTA . UAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
19Peraturan Menteri Keuangan 5 Tahun 2019PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA
20Peraturan Menteri Keuangan 52 Tahun 2019IMPOR SEMENTARA ATAU EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS
21Peraturan Menteri Keuangan 6 Tahun 2019TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
22Peraturan Menteri Keuangan 62 Tahun 2019PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
23Peraturan Menteri Keuangan 64 Tahun 2019TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
24Peraturan Menteri Keuangan 65 Tahun 2019TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III SESPIMMA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
25Peraturan Menteri Keuangan 7 Tahun 2019TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK PENERBANGAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
26Peraturan Menteri Keuangan 8 Tahun 2019TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II H.S. SAMSOERI MERTOJOSO SURABAYA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
27Peraturan Menteri Keuangan 9 Tahun 2019TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA