Kamis, 4 Juni 2020 16:00

PEMBAHASAN RAPERBUP PPDB

Tanjungpandan, 4/6- Bertempat di Ruang Rapat Bupati Belitung, Kamis, 4 Juni 2020 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung selaku OPD pemrakarsa melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru  (PPDB) Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Hal ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, dan juga dalam rangka mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat serta masukan dari berbagai kalangan.

 

Acara dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, MZ. Hendra Caya, SE, MSi., turut mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Staf Ahli Bupati Belitung Bidang Ekbang, Staf Ahli Bupati Belitung Bidang Administrasi Umum, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Bagian Hukum Setda dan dihadiri Pimpinan/pegawai Perwakilan dari OPD terkait antara lain  Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Kabupaten Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung, dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah.

 

Pembahasan ini juga memperhatikan  Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

 

Sebagaimana diketahui pada tanggal 24 Juni 2019 yang lalu, Bupati Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor  19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dan penyesuian-penyesuaian.

 

Adapun garis besar  dari pembahasan Raperbup ini antara lain:  Tahapan pelaksanaan PPDB yang juga mempertimbangkan masa tanggap darurat bencana Nasional Nonalam COVID-19, Penerimaan peserta didik baru kelas 7 Sekolah Menengah Pertama yang sebelumnya hanya menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, pada Rancangan Peraturan Bupati ini ditambahkan jalur afirmasi, perubahan prosentase jalur zonasi, jalur prestasi dan prosentase jalur afirmasi, dan ketentuan mengenai domisili calon peserta didik. (G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code