Kamis, 30 Juli 2020 16:30

PEMKAB BELITUNG LAKUKAN PEMBAHASAN RAPERBUP TENTANG BANTUAN HUKUM

Tanjungpandan, 30/7- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8  Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8  Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

 

Acara dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung H. MZ. Hendra Caya, SE, M.S.i didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Belitung, Bakri Hauriansyah, SE yang dilaksanakan  di Ruang Rapat Bupati Belitung pada hari Kamis, 30 Juni 2020 dihadiri oleh   Kabag Hukum Setda, Suparno, SH, Sekretaris BPKAD Yudi Dharma, SE serta Tim Penyusun  yang terdiri dari unsur Bagian Hukum Setda, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, Bappeda Kabupaten Belitung dan Inspektorat Kabupaten Belitung

 

Adapun hal-hal yang di bahas antara lain standar Bantuan Hukum,  syarat dan tata cara pengajuan permohonan, hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, pembiayaan, pertanggungjawaban serta pengawasan.

 

Dasar Hukum pembentukan  Peraturan Bupati ini antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,  Peraturan Pemerintah  Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, dan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum,  yang kesemuanya itu menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung konsen untuk menjamin hak konstitusional masyarakat Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.(G.A.)

Sumber: BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BELITUNG



Kirim Komentar

Nama
Komentar
Security Code