JDIH Kabupaten Belitung

DASAR HUKUM:

1.  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

2.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian    Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum

4. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Belitung

 

Tugas Pokok JDIH  Kabupaten Belitung:

1. melakukan perumusan kebijakan pembinaan dan pegembangan JDIH

2. melakukan penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum

3. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum OPD

4. melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum OPD

5. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah.

 

 Fungsi JDIH  Kabupaten Belitung:

1. sebagai pusat rujukan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan berfungsi sebagai pusat JDIH di Kabupaten Belitung

2. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum

3. melakukan penataan Sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi